Dr. Bambang Bayu Suseno, S.P., M.M., M.Si.
Bupati Muaro Jambi 2025–2030
Meniti Jalan Pengabdian dari Bawah
Di bumi Sailun Salimbai, perjalanan menuju kepemimpinan daerah tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada jalan panjang yang dilalui, pengalaman yang ditempa, serta perjumpaan dengan berbagai persoalan masyarakat yang pada akhirnya membentuk cara seseorang melihat daerah yang dipimpinnya.
Kisah Dr. Bambang Bayu Suseno, S.P., M.M., M.Si., yang akrab disapa BBS, dibentuk oleh pengalaman, pendidikan, organisasi, politik, dan pengabdian di tengah masyarakat.
Dari seorang mahasiswa yang pernah bekerja sebagai sopir angkot, ia kemudian menapaki dunia organisasi dan politik. Perjalanan itu membawanya menjadi anggota DPRD Provinsi Jambi, Wakil Bupati Muaro Jambi, hingga akhirnya dipercaya sebagai Bupati Muaro Jambi periode 2025–2030.
Pengalaman tersebut ikut membentuk cara BBS memandang pemerintahan. Pembangunan, baginya, bukan sekadar tentang program dan angka, tetapi harus berangkat dari persoalan nyata yang dirasakan masyarakat.
Dari Anak TNI hingga Dunia Pemerintahan
Bambang Bayu Suseno lahir di Palembang pada 14 April 1972. Ia merupakan anak keenam dari sembilan bersaudara, putra seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia.
Sebagai anak prajurit, BBS terbiasa dengan kehidupan keluarga yang sering berpindah tempat tugas. Namun sejak kelas 5 SD hingga menyelesaikan SMP, ia justru dititipkan orang tuanya di salah satu kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, terpisah dari keluarga inti. Jauh dari orang tua, ia mulai mengenal kehidupan yang menuntut kedisiplinan dan kemandirian. Setelah tamat SMP, ia kembali ke Palembang dan melanjutkan pendidikan SMA.
Sejak kecil pula, BBS sudah terbiasa berusaha mendapatkan penghasilan sendiri. Ia pernah berjualan es dan minuman tradisional.
Setelah menamatkan SMA, ia mengikuti tes masuk Universitas Jambi dan diterima di Jurusan Pertanian. Ia kemudian tinggal di Telanaipura, Kota Jambi, untuk menjalani kehidupan sebagai mahasiswa.
Namun, kehidupan kuliah tidak membuatnya berhenti bekerja. Setiap Sabtu dan Minggu, BBS memanfaatkan waktu luangnya dengan menjadi sopir angkutan kota pada jalur pasar–Telanaipura.
Pengalaman berada di balik kemudi angkot membuatnya bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat dari jarak yang sangat dekat. Ia bertemu dengan penumpang dari berbagai latar belakang dan melihat langsung dinamika kehidupan Kota Jambi.
Pengalaman sederhana itulah yang kemudian menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan hidupnya — sebuah fase yang memperkenalkannya pada kehidupan masyarakat sebelum kelak ia memasuki dunia politik dan pemerintahan.
Pendidikan yang Terus Berlanjut
Perjalanan BBS tidak hanya berlangsung di dunia organisasi dan politik. Pendidikan juga menjadi bagian penting dalam proses yang ia jalani.
Setelah menyelesaikan pendidikan Sarjana Pertanian (S.P.) di Universitas Jambi, ia melanjutkan studi hingga meraih dua gelar magister, yakni Magister Manajemen (M.M.) dan Magister Sains (M.Si.).
Perjalanan akademiknya kemudian berlanjut ke jenjang doktoral.
Pada 7 Juli 2025, sekitar lima bulan setelah resmi menjabat sebagai Bupati Muaro Jambi, BBS menjalani Ujian Promosi Doktor Ilmu Pertanian di Gedung Pascasarjana Universitas Jambi (UNJA), Telanai.
Disertasinya berjudul "Strategi Peningkatan Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit Swadaya di Kabupaten Muaro Jambi."
Menariknya, perjalanan akademik tersebut berlangsung ketika ia sudah menjalankan tugas sebagai kepala daerah. Bidang yang dipilih pun memiliki hubungan erat dengan karakter Muaro Jambi yang memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan.
Dengan begitu, pendidikan dan pengalaman pemerintahan BBS berjalan beriringan. Pengetahuan yang diperoleh di ruang akademik bertemu dengan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat di lapangan.
Menapaki Jalan Politik
Sebelum memimpin Kabupaten Muaro Jambi, BBS telah melewati perjalanan panjang dalam organisasi dan politik.
Ia bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN) sejak 1999. Namun, langkah pertamanya menuju lembaga legislatif belum langsung membuahkan hasil.
Pada 2004, BBS pertama kali mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi, tetapi belum berhasil.
Lima tahun kemudian, ia kembali maju. Kali ini hasilnya berbeda. BBS berhasil terpilih sebagai Anggota DPRD Provinsi Jambi untuk periode 2009–2014.
Kepercayaan tersebut kembali diperolehnya. Pada periode 2014–2019, ia terpilih kembali sebagai Anggota DPRD Provinsi Jambi.
Perjalanan politiknya kemudian memasuki babak baru.
Pada 22 Mei 2017, BBS dilantik sebagai Wakil Bupati Muaro Jambi periode 2017–2022, mendampingi Bupati Masnah Busro. Pasangan nomor urut 3 yang diusung PAN dan PKB tersebut meraih 40,09 persen suara.
Pengalaman sebagai anggota legislatif dan wakil kepala daerah menjadi bekal penting ketika BBS kembali maju dalam Pilkada 2024.
Kali ini, ia berpasangan dengan Junaidi Mahir sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi nomor urut 4. Pasangan tersebut diusung koalisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Ada tantangan tersendiri dalam langkah politik tersebut. BBS maju tanpa dukungan PAN, partai yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan politiknya sejak 1999 — PAN pada Pilkada 2024 justru mengusung rivalnya, Masnah Busro.
Namun, kontestasi itu tetap berhasil dimenangkannya.
Pasangan calon nomor urut 2, Zuwanda dan Sawaluddin, yang berada di posisi kedua hasil penghitungan suara, mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi. Pada 4 Februari 2025, Mahkamah Konstitusi menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima melalui Putusan Nomor 139/PHPU.BUP-XXIII/2025.
Sehari setelahnya, pada 5 Februari 2025, KPU Kabupaten Muaro Jambi menetapkan pasangan BBS–Junaidi Mahir sebagai pemenang dengan perolehan 73.367 suara atau 31,76 persen.
Beberapa pekan kemudian, tepatnya 20 Februari 2025, Bambang Bayu Suseno resmi dilantik sebagai Bupati Muaro Jambi oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, bersama 961 kepala daerah dari 481 daerah seluruh Indonesia.
Muaro Jambi Berbakti
Menjadi kepala daerah membawa tanggung jawab yang berbeda. Jika sebelumnya BBS bekerja di ruang legislatif dan kemudian mendampingi kepala daerah sebagai wakil bupati, kini ia berada pada posisi yang harus menerjemahkan visi pembangunan ke dalam kebijakan dan program pemerintahan.
Bersama Wakil Bupati Junaidi Mahir, BBS menuangkan agenda pembangunan Kabupaten Muaro Jambi 2025–2030 ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Visi tersebut diterjemahkan ke dalam Panca Cita, dengan perhatian pada pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, ekonomi, tata kelola pemerintahan, serta pelestarian lingkungan.
Visi pembangunan itu dirumuskan dalam semangat:
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian adalah infrastruktur, terutama jalan. Bagi masyarakat, jalan bukan hanya persoalan fisik. Kondisinya berkaitan langsung dengan mobilitas, distribusi hasil pertanian, aktivitas ekonomi, dan akses terhadap pelayanan publik.
Karena itu, pembangunan infrastruktur ditempatkan sebagai salah satu agenda penting. Dalam Musrenbang RPJMD 2025–2030, BBS juga menekankan pentingnya pembangunan yang partisipatif dengan menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan.
Menghubungkan Pembangunan dengan Ekonomi Masyarakat
Tahun pertama pemerintahan BBS mulai memberikan sejumlah indikator yang dapat digunakan untuk melihat arah pembangunan Muaro Jambi.
Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melaporkan sejumlah capaian berikut ini, yang sebaiknya dicocokkan sekali lagi dengan dokumen LKPJ resmi sebelum dipublikasikan lebih luas:
Angka-angka tersebut tentu tidak dengan sendirinya menjadi ukuran tunggal keberhasilan sebuah pemerintahan. Namun, capaian tersebut memberikan gambaran mengenai sejumlah sektor yang mendapat perhatian, mulai dari pelayanan publik, pendidikan, investasi, infrastruktur hingga perekonomian daerah.
Di bidang pelayanan publik, pemerintah daerah juga terus mendorong sejumlah inovasi berbasis digital untuk mempercepat dan mempermudah layanan kepada masyarakat.
Tantangannya kini adalah bagaimana program dan capaian tersebut dapat terus diterjemahkan menjadi perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Menjaga Warisan Peradaban Muaro Jambi
Muaro Jambi tidak hanya memiliki tantangan pembangunan hari ini. Kabupaten ini juga menyimpan warisan sejarah yang menjadi bagian penting dari perjalanan peradaban Indonesia.
Salah satunya adalah Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muarajambi, yang ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya nasional melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 259/M/2013.
Kawasan seluas sekitar 3.981 hektare tersebut merupakan salah satu kompleks percandian Buddha terluas di Asia Tenggara.
Pemerintah pusat telah menjalankan program penataan dan pelindungan kawasan tersebut, termasuk program revitalisasi besar-besaran yang mulai digulirkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sejak awal 2024. Kawasan ini juga terus dikembangkan dengan harapan suatu saat dapat diakui sebagai Warisan Dunia UNESCO, meski status pengajuan resminya sebaiknya dikonfirmasi lagi ke Kemendikbudristek sebelum dicantumkan sebagai fakta pasti.
Bagi pemerintah daerah, tantangannya bukan hanya menjaga peninggalan sejarah, tetapi juga memastikan warisan tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi lokal dapat menjadi bagian dari upaya tersebut. Dalam konteks itu, kawasan Candi Muaro Jambi memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai salah satu kekuatan pariwisata sejarah daerah.
Pemerintahan yang Membutuhkan Kolaborasi
Pembangunan daerah tidak mungkin dikerjakan pemerintah seorang diri.
Dalam penyusunan RPJMD, forum konsultasi publik menjadi salah satu ruang untuk menghimpun masukan dari berbagai unsur, mulai dari kepala desa, camat, perangkat daerah hingga pemangku kepentingan lainnya.
Ruang kolaborasi itu tentu lebih luas. Masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, perguruan tinggi, dan komunitas juga memiliki peran dalam memberikan gagasan maupun kritik konstruktif.
Pemerintahan yang terbuka terhadap masukan akan memiliki peluang lebih besar untuk memastikan kebijakan tetap berhubungan dengan kebutuhan masyarakat.
Sebab pembangunan pada akhirnya bukan hanya tentang apa yang direncanakan pemerintah, melainkan tentang apa yang benar-benar dirasakan dan dibutuhkan masyarakat.
Dari Bilik Angkot ke Kursi Kepemimpinan
Jika perjalanan Bambang Bayu Suseno ditarik jauh ke belakang, kisahnya bukan sekadar tentang seorang politisi yang akhirnya sampai di kursi bupati.
Ada perjalanan hidup yang lebih panjang di belakangnya.
Ia adalah anak keenam dari sembilan bersaudara, putra seorang prajurit TNI yang sejak kecil terbiasa dengan kehidupan yang berpindah-pindah. Ia pernah berjualan es dan minuman tradisional. Saat menjadi mahasiswa, ia pernah menjadi sopir angkot untuk membiayai kehidupannya.
Ia pernah gagal dalam pencalonan legislatif pada 2004. Namun, lima tahun kemudian ia kembali dan berhasil terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi. Kepercayaan itu kembali diperolehnya pada periode berikutnya.
Dari lembaga legislatif, ia melangkah menjadi Wakil Bupati Muaro Jambi. Dalam Pilkada 2024, ia kembali mengambil langkah politik yang tidak mudah: maju tanpa dukungan partai yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan politiknya sejak 1999.
Ia tetap menang.
Kini ia memimpin Muaro Jambi sebagai bupati, sambil membawa pengalaman yang terbentuk dari berbagai ruang kehidupan — dari jalanan Kota Jambi, ruang kuliah, organisasi, politik, hingga pemerintahan.
Dari jalanan Kota Jambi, ia mengenal kehidupan masyarakat secara langsung. Dari ruang kuliah, ia memperoleh pengetahuan. Dari organisasi dan politik, ia belajar tentang kepemimpinan, perjuangan, sekaligus menghadapi kekalahan dan kemenangan.
Dan dari pemerintahan, ia kini memiliki kesempatan untuk menerjemahkan seluruh pengalaman tersebut menjadi kebijakan.
Sebagai Bupati Muaro Jambi periode 2025–2030, tantangan terbesar BBS bukan lagi sekadar mencapai sebuah posisi. Tantangannya adalah membuktikan bahwa perjalanan panjang yang telah dilaluinya mampu menghasilkan perubahan yang nyata bagi masyarakat.
Sebab pada akhirnya, seorang pemimpin tidak hanya diukur dari seberapa tinggi posisi yang berhasil dicapai. Ia lebih layak diukur dari seberapa besar manfaat yang mampu diberikan setelah berada di posisi tersebut.
Dari bilik angkot menuju kursi kepemimpinan daerah, perjalanan BBS menjadi pengingat bahwa jalan menuju pengabdian tidak selalu dimulai dari ruang yang besar.
Kadang, ia bermula dari tempat yang sederhana — dari kerja keras, dari perjuangan, dari pengalaman menghadapi kehidupan secara langsung.
Dan dari sanalah seorang pemimpin belajar satu hal yang paling penting: memahami masyarakat sebelum berbicara atas nama mereka.